Perkuat Kolaborasi G20, Menkominfo Usulkan Kelompok Kerja Ekonomi Digital

Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia mengusulkan peningkatan Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan usulan itu merupakan semangat kolaborasi untuk dapat dijadikan acuan bersama bagi negara-negara anggota G20.

“Kami percaya bahwa pengajuan peningkatan status Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital akan memperkuat upaya kolaboratif negara-negara anggota G20 dan diharapkan menjadi platform koordinasi untuk merampingkan masalah digital pada kelompok kerja lain di bawah platform G20, ” tuturnya dalam pertemuan bilateral bersama Menteri Inovasi Teknologi dan Transisi Digital Italia, Vittorio Colao, yang berlangsung virtual dari Jakarta, Rabu (04/08/2021). 

Baca juga: Tentang Terapan Teknologi Netral, Menteri Johnny: 5G Butuh Dukungan Infrastruktur yang Besar

Pembentukan Kelompok Kerja Ekonomi Digital menurut Menteri Johnny akan memiliki mandat yang lebih jelas, terstuktur serta lebih meningkatkan sinergi dan diskusi mengenai isu-isu digital.

“Dengan adanya Kelompok Kerja akan membantu menghindari kemungkinan duplikasi di sektor G20 lainnya. Peningkatan tersebut juga akan melahirkan komitmen, legitimasi, dan pengaturan kelembagaan yang lebih kuat untuk pembahasan isu-isu digital di bawah platform G20, ” ungkapnya. 

Baca juga: Menkominfo Paparkan Roadmap Digital Indonesia dalam ATxSG

Menkominfo mengapresiasi Presidensi Italia dalam G20 tahun ini karena mengakomodasi prioritas RI untuk Presidensi G20 tahun 2022.  

“Saya sangat menghargai Presidensi Italia ini yang telah mencerminkan prioritas Indonesia dalam Deklarasi Menteri G20 Bidang Digital seperti isu konektivitas digital, pemulihan ekonomi pasca Covid-19, talenta digital, literasi digital, serta Cross-border Data Flow dan Data Free Flow with Trust, ” ungkapnya. 

Baca juga: Tahap Pertama dari Aceh, Menteri Johnny: Kominfo Tempuh 4 Langkah Persiapkan ASO

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny mengharapkan saran dari Presidensi Italia untuk penyelenggaraan G20 berikutnya. Menkominfo juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri pertemuan Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital yang dilaksanakan di Trieste, Italia secara langsung. 

“Jadi, terimalah permintaan maaf saya yang tulus. Saya yakin pertemuan itu akan sangat sukses dan saya menghargai Presidensi Italia yang telah melakukan kegiatan ini secara hybrid, sehingga semua orang dapat bergabung dan berbagi pendapat dan membuat keputusan untuk kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia, ” ujarnya kepada Menteri Inovasi Teknologi dan Transisi Digital Italia, Vittorio Colao.

Baca juga: Menteri Johnny: Implementasi 5G Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Hadir mendampingi Menteri Johnny dalam bilateral meeting, Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba dan Staf Khusus Bidang Digital dan SDM, Dedy Permadi. Sementara, Direktur Pemberdayaan Informatika Bonifasius Pudjianto dan Plt. Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adhiarna, hadir secara virtual mengikuti pembahasan.

Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan kelompok kerja ekonomi digital dalam Pertemuan Menteri Digital Negara Anggota G20 yang berlangsung hari ini Kamis (05/08/2021). Dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital, juga akan diresmikan Declaration of G20 Digital Ministers yang berisikan isu-isu prioritas Presidensi Italia, antara lain transformasi digital untuk pemulihan ekonomi; pemanfaatan kecerdasan buatan yang terpercaya untuk inklusivitas UMKM dan promosi startup. 

Baca juga: Menkominfo: Pandemi Pacu Humas Pemerintah Adaptasi Terapkan Kebiasaan Baru

Pembahasan juga akan mencakup pengukuran, praktik, dan dampak ekonomi digital; kesadaran dan perlindungan konsumen, dan blockchain dalam rantai nilai global barang konsumen; pelindungan dan pemberdayaan anak di lingkungan digital. Selain itu, dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital juga akan dibahas upaya mendorong inovasi untuk kota cerdas; konektivitas dan inklusi sosial; arus data lintas batas dan arus data dengan kepercayaan; alat digital untuk layanan publik dan kelangsungan bisnis; identitas digital; serta regulasi yang gesit.